Riset perusahaan: menggali informasi lokal untuk strategi pengorganisasian serikat pekerja.

Kemarin hari Kamis, 28 September 2017 saya diundang oleh ITUC Asia Pacific untuk membantu mereka dalam kegiatan tentang “Supply Chain Organising and Corporate Research”. Kegiatan ini diikuti oleh organisers afiliasi ITUC di Indonesia, KSPI dan KSBSI. Workshop ini adalah kegiatan lanjutan dari program organising academy yang pada tahapan workshop ini peserta diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para organiser  akan “kekuatan korporasi” yang nantinya akan kita gunakan sebagai sumber informasi dalam pengorganisasian.

Riset perusahaan: Menggunakan informasi dari internet

Sesi yang saya berikan adalah lebih kepada pemahaman bahwa riset dapat dilakukan oleh serikat pekerja dengan mudah. Terutama karena pengurus serikat pekerja dapat dengan mudah menemukan data primer langsung dari tempat mereka bekerja. Tetapi informasi tersebut sebenarnya juga sulit karena:

  • Kita tidak bisa langsung datang ke perusahaan dan meminta data mereka;
  • Banyak perusahaan di Indonesia memiliki website tetapi lebih ke marketing atau penjualan produk;
  • Banyak informasi tetapi diakses dengan membayar.

Selain itu juga diera digital, kemudahan informasi kadang atau bahkan sering sulit untuk mendapatkan validasi atau keabsahaan dari informasi itu sendiri.

Terutama informasi berasal dari media sosial: facebook, twitter, path, Instagram, Whatsapp dan sebagainya.

Banyak perusahaan menggunakan media social untuk bisnis pemasarannya atau kegiatan sosialnya, CSR (Corporate Social Responsibility) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Jadi kita bisa menelusuri beberapa perusahaan di Indonesia atau tempat kita bekerja melalui jejaring media sosialnya.

Selain itu juga banyak serikat pekerja dan juga NGO memiliki beberapa group atau facebook page untuk berdiskusi, berbagi pengalaman pengorganisasian, edukasi, melaporkan pelanggaran dan sebagainya.

Penggunaan #hashtag atau tanda pagar dalam media sosial membantu kita melacak apapun dengan tepat sasaran dan efektif untuk pencarian informasi di media sosial.

Misal kita menggunakan tanda pagar workers rights, maka kita akan menemukan sekumpulan postingan atau tautan dengan kata workers rights!

Di Indonesia pengguna internet pada tahun 2000 masih sekitar 2 juta orang, sekarang tahun 2017 per Januari dikatakan 132,7 juta. Mereka menghabiskan 4-5 jam sehari untuk mengakses internet. Pengguna sosial media adalah 106 juta. Termasuk 4 besar di Asia bersama dengan Filipina, Thailand dan India. (Sumber: We are Social)

Sehingga media sosial ini menjadi alternative penting sebagai tempat tempat informasi yang bisa menggantikan televesi, radio ataupun koran.

Melalui internet kita bisa mengakses beberapa situs-situs informasi penting yang bisa kita gunakan untuk mencari data sekunder, misal:

Labourstart: didirikan oleh Eric Lee, aktifis perburuhan senior dan pakar internet. Melalui labourstart ini koresponden memasukan informasi berita perburuhan dari berbagai negara dan berbagai Bahasa. Saya termasuk salah satu koresponden utama dalam situs ini.

Global Unions: seperti PSI, UNI, ITUC, EI, Industriall, BWI – menyediakan layanan informasi komprehensif baik berita maupun publikasi

Bursa Efek Indonesia: Ketika perusahaan kita go-publik atau terbuka, akan lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan informasi saham atau harga ekonomi dari suatu perusahaan. Situs Bursa Efek Indonesia tersebut bisa diakses dengan mudah.

Atau juga kita menggunakan jasa konsultasi pencari data perusahaan seperti Mars Research Indonesia – ini tidak gratis karena kita harus membayar akan data yang mereka miliki. Kemungkinan besar serikat pekerja belum pernah menggunakan jasa ini, karena mahalnya layanan yang mereka berikan. Biasanya mereka melayani korporasi khususnya untuk survey pasar pelanggan.

Riset perusahaan: Observasi dan wawancara

Kegiatan ini adalah yang paling mudah dan murah, karena bisa dilakukan sendiri oleh pengurus serikat pekerja.

Informasi dari observasi dan wawancara akan menjadi data kualitatif primer dari riset kita.

Tetapi mungkin pengurus serikat pekerja jarang atau bahkan belum pernah melakukannya. Karena mungkin kesulitan atau ketidaktahuan dalam proses ini.

Pengurus serikat pekerja atau pekerja yang bekerja di perusahaan itu akan menjadi “alat” pengamatan yang sempurna (atau partisan sempurna) yang artinya bahwa dialah yang bekerja dan melakukan pengamatan atas pekerjaan dan tempat kerjanya sendiri dan orang-orang yang bekerja disitu.

  • Partisipan sebagai pengamat: ada peneliti luar dan kita yang ada didalam tempat kerja itu tidak hanya sebagai pengamat tetapi membantu penelitian.
  • Pengamat sebagai partisipan: Peneliti melakukan semua pekerjaan dan melakukan kontak dengan kelompok yang diteliti, dimana pekerja/serikat pekerja dalam perusahaan hanya memberikan informasi bilamana peneliti membutuhkan.

Bagi peneliti luar, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam membangun interaksi, komunikasi dan kepercayaan dengan responden penelitiannya. Sering para peneliti sampai melakukan tinggal bersama dengan para buruh atau mengikuti kesehariannya.

Dalam observasi ada tambahan kegiatan yaitu wawancara (in-depth interview):

  • Menentukan pertanyaan riset
  • Siapa yang diwawancara – sampling purposeful (atau pengambilan sampel secara bertujuan) – apakah kasusnya tunggal atau multi, berapa banyak sampel yang dibutuhkan dan sebagainya
  • Prosedur wawancaranya bagaimana: Kuisioner, wawancara langsung, perekaman dan sebagainya
  • Apakah perlu membutuhkan ijin untuk wawancara narasumber dan lokasi?

2 contoh dibawah ini adalah hasil riset dengan menggunakan metode observasi dan wawancara:

  1. Laporan dari Aulia Nastiti “Transportasi online di Indonesia sukses tapi kerja pengemudi rawan”  . Dalam proses penelitiannya dia:
    • Menggunakan jejaring sosial yang dipakai para pengemudi – Forum di Facebook dan Google +
    • Membutuhkan waktu 6 bulan untuk melakukan analisa narasi dan testimony pengemudi.
  2. Union salting yaitu organiser serikat pekerja menyamar jadi pekerja disuatu tempat kerja untuk merekruit anggota baru atau untuk membuat laporan pelanggaran.

Riset perusahaan: Focus Group Discussion

Sekarang menjadi suatu kelaziman dikalangan buruh/serikat buruh dan NGO melakukan Focus Group Discussion (FGD).

FGD adalah diskusi kelompok dengan jumlah peserta 6-12 orang untuk membahas isu-isu local atau specific. Misalnya, teman-teman dari serikat pekerja sektor kelistrikan melakukan diskusi dengan narasumber ahli Bapak Fabby Tumiwa dari Institute of Essential Services Reform (IESR). Atau ketika  mereka diskusi dengan kantor perwakilan Bank Pembangunan Asia (lihat gambar mereka dislide presentasi).

Teman-teman dari serikat pekerja ini sedang melakukan assessment dari kampanye anti-privatisasi mereka dan membuat kajian strategi untuk menentukan mempersiapkan peran mereka dalam menghadapi tantangan masa depan kelistrikan di Indonesia.

FGD ini dulu populer dalam kegiatan serikat pekerja di Indonesia, namanya adalah study circle.

FGD memudahkan kita dalam mendapatkan data kualitatif dalam waktu singkat: selain presentasi, ada curah pendapat, komparasi data dan informasi, referensi dan sebagainya.

Riset perusahaan: Menggunakan publikasi yang sudah ada

Seringkali, kita tidak perlu susah payah melakukan riset, maka kita menggunakan data sekunder atau hasil informasi penelitian yang sudah ada. Ada banyak laporan terutama tentang tempat kerja dan pelanggaran hak-hak pekerja dari berbagai situs-situs NGO buruh atau juga dari lembaga-lembaga penelitian yang ada misal:

Kesimpulan

Riset yang kita lakukan harus didasarkan pada kebutuhan serikat itu sendiri – misal berfokus pada penelitian K3, pelanggaran hak pekerja dan kebebasan berserikat, upah dan tunjangan, dan lainnya

Metode riset yang digunakan beragam, pilih sesuai kebutuhan tetapi mendapatkan hasil optimal

Riset serikat pekerja tidak berhenti pada laporan hasil riset tetapi hasil yang akan membantu serikat dalam melakukan aksi: kampanye. Advokasi, pembuatan PKB dan lainya

Di era modern ini riset harus menjadi kegiatan rutin serikat pekerja karena membantu organisasi strategi komprehensiv aksi serikat.

Lampiran:

Advertisements

Privatisasi BUMN yang menguntungkan negara adalah bentuk legalisasi penjarahan

17142948418_2eb57b8db5_z

Teman teman dari Serikat Pekerja Kelistrikan, SP PLN Persero, PP Indonesia Power dan SP PJB dalam perayaan Hari Buruh 2015 di Bundaran HI Jakarta. Membentangkan spanduk penolakan privatisasi sektor kelistrikan, PLN 100% Foto oleh Indah Budiarti

Pagi ini membaca status menarik di Facebook bapak Dodo Dwi Sukmono yang menegaskan bahwa sejatinya privatisasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang menguntungkan, seperti PT PLN Persero (Perusahaan Listrik Negara) dan Pertamina, kepada pihak swasta adalah pada dasarnya hanyalah bentuk “legalisasi penjarahan” terhadap aset negara paling menguntungkan tersebut. Oleh karenanya isu privatisasi perusahaan tersebut, kita memang pantas mengkhawatirkannya.

Sering kita mengeluh dan mengerutu tentang tentang layanan PLN, dimana listrik “byar pet” , selain karena masalah teknis ini juga adalah bagian dari skenario “bad PR, public relations” untuk melancarkan bahwa PLN memang “layak”untuk diprivatisasi dan “mengakhiri monopoli pemerintah” atas kepemilikan listrik dan “memberikan kewenangan”terhadap swasta agar ikut terlibat dalam “bisnis”listrik ini.

Listik adalah industri yang menguntungkan. Jaman dimana sekarang ini orang tidak bisa melepaskan kebutuhannya dari penggunaan listrik baik itu bagi alat rumah tangga dan teknologi lainnya yang digunakan. Maka listrik dijadikan barang komoditas bagi para pelaku bisnis (dan juga para broker yang ingin segera menjual PLN).

Listrik adalah kebutuhan primer dan esensial, sebagaimana air. Jadi seharusnya bukan menjadi komoditas (bagi pemilik bisnis dan pemilik kepentingan), kebutuhan hajat hidup orang banyak dipertaruhkan disini.

Outsourcing dan contracting out yang marak terjadi di PLN juga bentuk dari privatisasi (privatisasi merayap) sektor ini. Persoalan ini juga tidak hanya sekedar upah dan kondisi kerja, ketika kita menolak praktek kerja seperti ini.

Dan bagi karyawan atau pegawai yang tergabung dalam serikat pekerja, mereka menolak privatisasi karena bukan hanya melindungi pekerjaan dan kepentingan finansial mereka, tetapi ada yang lebih besar dari itu yakni dampak privatisasi bagi:

  1. Tarif listrik: jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika swasta mengambil alih PLN, tarif listrik akan murah – pemilik swasta akan selalu mencari cara untuk menaikan tarif listrik apapun situasinya karena listrik yang mereka pasok adalah komoditas.
  2. Suplai: saat ini PLN masih terintegrasi (pembangkit, transmisi dan distribusi), coba bayangkan kalau “kepemilikan ini” akan berbeda beda dan masing masing menentukan tarifnya sendiri (yang terjadi nantinya adalah kartelisasi dari para pemilik modal ini). Selain itu suplai juga menyangkut ketersediaan, apakah swasta mau berinvestasi dan membangun listrik di wilayah negara kita yang tidak menguntungkan? (maksudnya wilayah tanpa industri, wilayah terpencil dan sulit terjangkau?).

Jadi pemikiran hendaknya melekat pada kita mengapa kita harus kritis (dan MENOLAK) ketika pemerintah akan mengubah status kepemilikan BUMN ke swasta terutama di sektor sektor stategies. Pemahaman ini bisa digunakan untuk menjadi dasar mengapa kita menolak listrik (PLN) dan juga air (PDAM) diswastanisasi atau diprivatisasi!

Union and social media – Cost effective medium for union campaign

sosmedThe new social media is very powerful thing. It allows unions to have intimate, personal conversations with hundreds, if not thousands of members, potential members and supporters. Social media allows for unmediated communications and dialogue across vast distances, and at any time of the day or night. Using social-media tools, unions can create a virtual ‘face’ for their organizations. When used to disseminate information about operating policies, initiatives and progress, social media helps to establish executive transparency. When used to connect and promote dialogue with the public, social media tools can help to galvanize your community and develop trusting relationships. Social media tools have many advantages over traditional media that union organizations need to understand in order to use them to their fullest.

Read more my short paper “Union and Social Media

Belajar dari tata kelola air di Paris

waterBelajar tata kelola air dari Paris, buku terbitan Gramedia Jakarta karangan Agnes Sinai, mengulas kisah sukses pengelolaan air oleh pemerintah kota Paris. Setelah hampir 25 tahun dipegang swasta dalam pengelolaan air akhirnya pemerintah kota Paris mengakhiri kontrak privatisasi air ditahun 2010.

Langkah politis yang awalnya dipandang skeptis oleh banyak pihak berkembang sukses. Tujuan pengambil alihan ini hanya satu yaitu untuk mencapai penyediaan layanan air yang akuntabel, terjangkau dan dapat diakses seluruh penduduknya.

Ketika swasta mengelola air Paris pada kondisi ketidakjelasan manajemen terutama berkaitan tidak transparannya tender dan kontrak kontrak yang mereka lakukan. Kenaikan tarif air minum sejak mulai diprivatisasi, awal 1980an, mencapai 300%, sedikit sekali investasi dilakukan untuk pengembangan dan perbaikan layanan. Yang dulunya (ketika dikelola pemerintah) profit ke kas layanan (dibaca kas negara) sekarang masuk ke pemegang saham yang jumlahnya hanya segelintir orang

Political will dari pemerintah yang didukung masyarakat dan pekerja adalah kunci perubahan di Paris. Setelah dikelola pemerintah dalam satu tahun tarif turun 8% dan dapat saving 40 juta Euro. Paris bisa, ayo Jakarta pasti juga bisa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah membatalkan kontrak dgn Palyja dan Aetra. Sekarang tugas kita sebagai serikat pekerja dan masyarakat memastikan layanan bisa segera dilakukan pemerintah, yang memang tugas utamanya layanan yg merata dan berkeadilan. Berbeda dengan swasta yang memilih melayani masyarakat yang punya kemampuan bayar besar saja.

Buku ini menjadi penting untuk dibaca khususnya bagi masyarakat awam yang selalu memahami bahwa layanan swasta lebih baik daripada dikelola oleh publik (pemerintah). Ketika air dikelola publik (dibaca pemerintah), air bukan menjadi komoditas (atau profit) tetapi air sebagai layanan sumber daya penting dimana setiap lapisan masyarakat untuk mendapatkan kualitas layanan secara adil, murah, terjangkau dan berkesinambungan. Buku ini menunjukan bahwa layanan publik (pemerintah) mampu mengelola secara efektif dan efisien, yang mampu berinovasi pada level sosial, lingkungan, teknologi, dan industri sangat mungkin diciptakan.

Buku ini menjelaskan dengan detail mengapa air harus dikelola atau dikembalikan ke publik (pemerintah), karena ini demi kepentingan masyarakat (luas) dan untuk melestarikan sumber daya yang begitu banyak tapi juga begitu berharga.

 

Mengapa perlindungan maternitas menjadi penting?

Latar belakang: Revisi Konvensi untuk lebih melindungi pekerja perempuan

ilo_maternity_protection

Sumber foto: ILO

Di bulan Juni 2000 International Labour Organisation (ILO) mengadopsi Konvensi Perlindungan Maternitas (Konvensi No. 183) dan Rekomendasinya (Rekomendasi No. 191). Perlindungan maternitas sejak awal telah diakui oleh ILO sebagai sebuah prioritas. Konvensi Perlindungan Maternitas yang pertama (No. 3) diadopsi tahun 1919, yang mengakui “kebutuhan untuk melindungi pekerja perempuan sebelum dan sesudah melahirkan.” Perlindungan maternitas dimasukkan sebagai salah satu dari maksud dan tujuan ILO. Pada tahun 1952, ILO mengadopsi revisi Konvensi Perlindungan Maternitas (No. 103). Perlindungan maternitas yang ditetapkan oleh Konvensi No. 103 meliputi:

  • periode minimum cuti maternitas selama duabelas minggu;
  • pembayaran tunjangan tunai selama cuti tersebut, pelarangan pemutusan hubungan kerja selama periode cuti; dan,
  • peraturan untuk istirahat menyusui.

Standar tersebut diatas tetap tidak berubah hampir 50 tahun sampai Konvensi yang baru diadopsi pada tahun 2000. Badan Pengurus Kantor Organisasi Perburuhan Internasional memutuskan untuk merevisi Konvensi No. 103 pada tahun 1997. Revisi tersebut dilakukan dengan sejumlah alasan – alasan yang meliputi:

  • Pengakuan bahwa banyak perempuan bekerja untuk mencari nafkah dan merupakan kombinasi antara bekerja dan tanggung jawab keluarga;
  • Perkembangan dan peningkatan dari waktu ke waktu pegakuan negara dan dukungan kepada pekerja perempuan
  • Pegakuan dari hak – hak maternitas disejumlah perjanjian internasional lainnya meliputi Perjanjian Ekonomi International, Hak-Hak Sosial dan Budaya (1966) dan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Menentang Perempuan (1979).

Continue reading

8 Maret 2015 – Kita tidak akan menunggu 20 tahun!

IWDPeringatan Hari Perempuan Internasional (International Women Day) kali ini Public Services International (PSI) mengusung tema “WE WON’T WAIT ANOTHER 20 YEARS!”.

Mengapa tema ini diambil, Rosa Pavanelli, Sekretaris Jenderal PSI mengatakan bahwa ” “Kesetaraan Jender belum tercapai dalam 20 tahun terakhir. Kita membutuhkan suatu perubahan yang diakui baik secara politik, sosial dan budaya yang berpihak pada perempuan dan pada kebijakan yang berpihak kepada pekerja dimana akan membuat perbedaan dan serikat pekerja memiliki peran penting untuk bermain dalam proses ini. Memberdayakan perempuan sesungguhnya adalah memberdayakan masyarakat. ”

Landasan Aksi membayangkan sebuah dunia di mana setiap perempuan dan anak (perempuan) dapat melaksanakan kebebasan dan pilihan, dan mewujudkan semua hak-haknya, seperti hidup bebas dari kekerasan, untuk pergi ke sekolah, untuk berpartisipasi dalam keputusan dan untuk mendapatkan upah yang setara untuk pekerjaan yang sama . Sayangnya, hari ini sebagian besar masih belum terpenuhi. Continue reading

Hak mogok dipertegaskan lagi (dikuatkan) di ILO

Sumber foto ITUC

Terobosan tengah dilakukan di Kantor Perburuhan Internasional (ILO), setelah dua tahun dimana kelompok pengusaha membawa Sistem Pengawasan Badan PBB ini pada kebuntuan sebagai usaha untuk menghapusakan dasawarsa jurisprudensi ILO yang mendukung‪#‎HakMogok‬.

Serikat Pekerja dan kelompok pengusaha kini mencapai sebuah pemahaman di pertemuan khusus ILO pekan ini untuk mengakhiri kebuntuan tersebut, didasarkan pada pengakuan atas hak untuk melakukan aksi industri, yang didukung oleh pengakuan ekplisit dari pemerintah atas hak untuk mogok, dikaitkan dengan Konvensi ILO No 87 tentang Kebebasan Berserikat.

Keberhasilan ini salah satunya adalah dari hasil suksesnya mobilisasi serikat pekerja secara global pada tanggal 18 February 2015 yang melibatkan lebih dari 100 aksi dilebih dari 80 negara sebagi bagian dari dukungan untuk hak mogok.

Baca selengkapnya, disini

Right to strike is human right

The right to freedom of association has long been understood as collective right, particularly in the context of industrial relations, and indeed is a bundle of rights exercised jointly and protected individual which enable those in the association to further the purposes for which it was formed. The right to association in a trade union is commonly understood to include the right to strike ( and to bargain collectively). Indeed, without the attendant derivative rights, the right to association in the industrial relations context would be wholly meaningless.

The international right to collective bargaining gives further support to the existence of the right to strike as a derivative right of freedom of association. Whilst the right to strike is not to be confined to the advancement or defence of collective bargaining, the right to collective bargaining is, on the workers’ side, without practical effect of in the absence of a right to strike. Without the latter right, a right to collective bargaining amounts to no more that a right to “collective begging”.

In the public sector, all too often, the right to strike is denied to public sector workers, due to broad definitions of essential services and limitations to collective bargaining or the right to organize, while some governments commit outright violations of human and fundamental workers’ rights.

This is why, we should stand up for the ‪#‎RighttoStrike‬. PSI calls on all its affiliates to participate in this Global Day of Action on 18 February 2015, in cooperation with the ITUC and other global unions to defend and promote the right to strike.

Continue reading

Bersama mempertahankan hak mogok

Stand up for the right to strike Pelarangan hak mogok adalah juga tindakan untuk menghalangi kebebasan berserikat dan hak untuk berunding. Selama bertahun-tahun, sesuai dengan prinsip ini, Komisi Kebebasan Berserikat telah mengakui bahwa aksi mogok merupakan hak dan bukan sekedar aksi sosial:

  • hak yang dimiliki oleh para pekerja dan organisasi-organisasi mereka (serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat buruh);
  • hak pekerja/buruh untuk mempromosikan dan membela kepentingan ekonomi dan sosial;
  • hak untuk mendapatkan perlindungan atas pekerjaan mereka;
  • hak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan diskriminasi anti serikat buruh karena keterlibatan pekerja/buruh dalam kegiatan mogok serikat pekerja

Continue reading

Pekerja tanpa hak mogok akan diperbudak

PHWU

Hak mogok adalah hak pekerja untuk menegakkan kepentingan ekonominya. Hak mogok adalah hak fundamental bagi kebebasan berserikat dan hak berunding. Menghilangkan hak mogok akan dengan sendirinya menghilangkan hak hak fundamental tersebut.

Pada Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) di bulan Juni 2014, dalam diskusi di Komite Penerapan Standar (CAS), kelompok pengusaha bersikeras menyangkal bahwa hak mogok merupakan bagian dari Konvensi ILO 87. Tentunya kelompok pekerja dengan serta merta menolak dengan keras pernyataan dari kelompok pengusaha tersebut.

Bagi pekerja dan serikat pekerja hak mogok adalah hak melekat dari kebebasan berserikat. Penghapusan hak mogok ini juga akan melemahkan beberapa konvensi ILO dan juga yurisprudensi dari sistem pengawasan ILO ( ILO supervisory mechanism). Pekerja dan serikat pekerja juga menyakini bahwa tanpa hak mogok pekerja diperbudak. Hak mogok adalah hak pekerja untuk menegakkan kepentingan ekonominya. Dan yang terpenting dari semua itu ialah hak mogok adalah hak fundamental bagi kebebasan berserikat dan hak berunding. Menghilangkan hak mogok akan dengan sendirinya menghilangkan hak hak fundamental tersebut.  Continue reading