Privatisasi BUMN yang menguntungkan negara adalah bentuk legalisasi penjarahan

17142948418_2eb57b8db5_z

Teman teman dari Serikat Pekerja Kelistrikan, SP PLN Persero, PP Indonesia Power dan SP PJB dalam perayaan Hari Buruh 2015 di Bundaran HI Jakarta. Membentangkan spanduk penolakan privatisasi sektor kelistrikan, PLN 100% Foto oleh Indah Budiarti

Pagi ini membaca status menarik di Facebook bapak Dodo Dwi Sukmono yang menegaskan bahwa sejatinya privatisasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang menguntungkan, seperti PT PLN Persero (Perusahaan Listrik Negara) dan Pertamina, kepada pihak swasta adalah pada dasarnya hanyalah bentuk “legalisasi penjarahan” terhadap aset negara paling menguntungkan tersebut. Oleh karenanya isu privatisasi perusahaan tersebut, kita memang pantas mengkhawatirkannya.

Sering kita mengeluh dan mengerutu tentang tentang layanan PLN, dimana listrik “byar pet” , selain karena masalah teknis ini juga adalah bagian dari skenario “bad PR, public relations” untuk melancarkan bahwa PLN memang “layak”untuk diprivatisasi dan “mengakhiri monopoli pemerintah” atas kepemilikan listrik dan “memberikan kewenangan”terhadap swasta agar ikut terlibat dalam “bisnis”listrik ini.

Listik adalah industri yang menguntungkan. Jaman dimana sekarang ini orang tidak bisa melepaskan kebutuhannya dari penggunaan listrik baik itu bagi alat rumah tangga dan teknologi lainnya yang digunakan. Maka listrik dijadikan barang komoditas bagi para pelaku bisnis (dan juga para broker yang ingin segera menjual PLN).

Listrik adalah kebutuhan primer dan esensial, sebagaimana air. Jadi seharusnya bukan menjadi komoditas (bagi pemilik bisnis dan pemilik kepentingan), kebutuhan hajat hidup orang banyak dipertaruhkan disini.

Outsourcing dan contracting out yang marak terjadi di PLN juga bentuk dari privatisasi (privatisasi merayap) sektor ini. Persoalan ini juga tidak hanya sekedar upah dan kondisi kerja, ketika kita menolak praktek kerja seperti ini.

Dan bagi karyawan atau pegawai yang tergabung dalam serikat pekerja, mereka menolak privatisasi karena bukan hanya melindungi pekerjaan dan kepentingan finansial mereka, tetapi ada yang lebih besar dari itu yakni dampak privatisasi bagi:

  1. Tarif listrik: jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika swasta mengambil alih PLN, tarif listrik akan murah – pemilik swasta akan selalu mencari cara untuk menaikan tarif listrik apapun situasinya karena listrik yang mereka pasok adalah komoditas.
  2. Suplai: saat ini PLN masih terintegrasi (pembangkit, transmisi dan distribusi), coba bayangkan kalau “kepemilikan ini” akan berbeda beda dan masing masing menentukan tarifnya sendiri (yang terjadi nantinya adalah kartelisasi dari para pemilik modal ini). Selain itu suplai juga menyangkut ketersediaan, apakah swasta mau berinvestasi dan membangun listrik di wilayah negara kita yang tidak menguntungkan? (maksudnya wilayah tanpa industri, wilayah terpencil dan sulit terjangkau?).

Jadi pemikiran hendaknya melekat pada kita mengapa kita harus kritis (dan MENOLAK) ketika pemerintah akan mengubah status kepemilikan BUMN ke swasta terutama di sektor sektor stategies. Pemahaman ini bisa digunakan untuk menjadi dasar mengapa kita menolak listrik (PLN) dan juga air (PDAM) diswastanisasi atau diprivatisasi!

Union and social media – Cost effective medium for union campaign

sosmedThe new social media is very powerful thing. It allows unions to have intimate, personal conversations with hundreds, if not thousands of members, potential members and supporters. Social media allows for unmediated communications and dialogue across vast distances, and at any time of the day or night. Using social-media tools, unions can create a virtual ‘face’ for their organizations. When used to disseminate information about operating policies, initiatives and progress, social media helps to establish executive transparency. When used to connect and promote dialogue with the public, social media tools can help to galvanize your community and develop trusting relationships. Social media tools have many advantages over traditional media that union organizations need to understand in order to use them to their fullest.

Read more my short paper “Union and Social Media

Belajar dari tata kelola air di Paris

waterBelajar tata kelola air dari Paris, buku terbitan Gramedia Jakarta karangan Agnes Sinai, mengulas kisah sukses pengelolaan air oleh pemerintah kota Paris. Setelah hampir 25 tahun dipegang swasta dalam pengelolaan air akhirnya pemerintah kota Paris mengakhiri kontrak privatisasi air ditahun 2010.

Langkah politis yang awalnya dipandang skeptis oleh banyak pihak berkembang sukses. Tujuan pengambil alihan ini hanya satu yaitu untuk mencapai penyediaan layanan air yang akuntabel, terjangkau dan dapat diakses seluruh penduduknya.

Ketika swasta mengelola air Paris pada kondisi ketidakjelasan manajemen terutama berkaitan tidak transparannya tender dan kontrak kontrak yang mereka lakukan. Kenaikan tarif air minum sejak mulai diprivatisasi, awal 1980an, mencapai 300%, sedikit sekali investasi dilakukan untuk pengembangan dan perbaikan layanan. Yang dulunya (ketika dikelola pemerintah) profit ke kas layanan (dibaca kas negara) sekarang masuk ke pemegang saham yang jumlahnya hanya segelintir orang

Political will dari pemerintah yang didukung masyarakat dan pekerja adalah kunci perubahan di Paris. Setelah dikelola pemerintah dalam satu tahun tarif turun 8% dan dapat saving 40 juta Euro. Paris bisa, ayo Jakarta pasti juga bisa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah membatalkan kontrak dgn Palyja dan Aetra. Sekarang tugas kita sebagai serikat pekerja dan masyarakat memastikan layanan bisa segera dilakukan pemerintah, yang memang tugas utamanya layanan yg merata dan berkeadilan. Berbeda dengan swasta yang memilih melayani masyarakat yang punya kemampuan bayar besar saja.

Buku ini menjadi penting untuk dibaca khususnya bagi masyarakat awam yang selalu memahami bahwa layanan swasta lebih baik daripada dikelola oleh publik (pemerintah). Ketika air dikelola publik (dibaca pemerintah), air bukan menjadi komoditas (atau profit) tetapi air sebagai layanan sumber daya penting dimana setiap lapisan masyarakat untuk mendapatkan kualitas layanan secara adil, murah, terjangkau dan berkesinambungan. Buku ini menunjukan bahwa layanan publik (pemerintah) mampu mengelola secara efektif dan efisien, yang mampu berinovasi pada level sosial, lingkungan, teknologi, dan industri sangat mungkin diciptakan.

Buku ini menjelaskan dengan detail mengapa air harus dikelola atau dikembalikan ke publik (pemerintah), karena ini demi kepentingan masyarakat (luas) dan untuk melestarikan sumber daya yang begitu banyak tapi juga begitu berharga.

 

Mengapa perlindungan maternitas menjadi penting?

Latar belakang: Revisi Konvensi untuk lebih melindungi pekerja perempuan

ilo_maternity_protection

Sumber foto: ILO

Di bulan Juni 2000 International Labour Organisation (ILO) mengadopsi Konvensi Perlindungan Maternitas (Konvensi No. 183) dan Rekomendasinya (Rekomendasi No. 191). Perlindungan maternitas sejak awal telah diakui oleh ILO sebagai sebuah prioritas. Konvensi Perlindungan Maternitas yang pertama (No. 3) diadopsi tahun 1919, yang mengakui “kebutuhan untuk melindungi pekerja perempuan sebelum dan sesudah melahirkan.” Perlindungan maternitas dimasukkan sebagai salah satu dari maksud dan tujuan ILO. Pada tahun 1952, ILO mengadopsi revisi Konvensi Perlindungan Maternitas (No. 103). Perlindungan maternitas yang ditetapkan oleh Konvensi No. 103 meliputi:

  • periode minimum cuti maternitas selama duabelas minggu;
  • pembayaran tunjangan tunai selama cuti tersebut, pelarangan pemutusan hubungan kerja selama periode cuti; dan,
  • peraturan untuk istirahat menyusui.

Standar tersebut diatas tetap tidak berubah hampir 50 tahun sampai Konvensi yang baru diadopsi pada tahun 2000. Badan Pengurus Kantor Organisasi Perburuhan Internasional memutuskan untuk merevisi Konvensi No. 103 pada tahun 1997. Revisi tersebut dilakukan dengan sejumlah alasan – alasan yang meliputi:

  • Pengakuan bahwa banyak perempuan bekerja untuk mencari nafkah dan merupakan kombinasi antara bekerja dan tanggung jawab keluarga;
  • Perkembangan dan peningkatan dari waktu ke waktu pegakuan negara dan dukungan kepada pekerja perempuan
  • Pegakuan dari hak – hak maternitas disejumlah perjanjian internasional lainnya meliputi Perjanjian Ekonomi International, Hak-Hak Sosial dan Budaya (1966) dan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Menentang Perempuan (1979).

Continue reading

8 Maret 2015 – Kita tidak akan menunggu 20 tahun!

IWDPeringatan Hari Perempuan Internasional (International Women Day) kali ini Public Services International (PSI) mengusung tema “WE WON’T WAIT ANOTHER 20 YEARS!”.

Mengapa tema ini diambil, Rosa Pavanelli, Sekretaris Jenderal PSI mengatakan bahwa ” “Kesetaraan Jender belum tercapai dalam 20 tahun terakhir. Kita membutuhkan suatu perubahan yang diakui baik secara politik, sosial dan budaya yang berpihak pada perempuan dan pada kebijakan yang berpihak kepada pekerja dimana akan membuat perbedaan dan serikat pekerja memiliki peran penting untuk bermain dalam proses ini. Memberdayakan perempuan sesungguhnya adalah memberdayakan masyarakat. ”

Landasan Aksi membayangkan sebuah dunia di mana setiap perempuan dan anak (perempuan) dapat melaksanakan kebebasan dan pilihan, dan mewujudkan semua hak-haknya, seperti hidup bebas dari kekerasan, untuk pergi ke sekolah, untuk berpartisipasi dalam keputusan dan untuk mendapatkan upah yang setara untuk pekerjaan yang sama . Sayangnya, hari ini sebagian besar masih belum terpenuhi. Continue reading

Hak mogok dipertegaskan lagi (dikuatkan) di ILO

Sumber foto ITUC

Terobosan tengah dilakukan di Kantor Perburuhan Internasional (ILO), setelah dua tahun dimana kelompok pengusaha membawa Sistem Pengawasan Badan PBB ini pada kebuntuan sebagai usaha untuk menghapusakan dasawarsa jurisprudensi ILO yang mendukung‪#‎HakMogok‬.

Serikat Pekerja dan kelompok pengusaha kini mencapai sebuah pemahaman di pertemuan khusus ILO pekan ini untuk mengakhiri kebuntuan tersebut, didasarkan pada pengakuan atas hak untuk melakukan aksi industri, yang didukung oleh pengakuan ekplisit dari pemerintah atas hak untuk mogok, dikaitkan dengan Konvensi ILO No 87 tentang Kebebasan Berserikat.

Keberhasilan ini salah satunya adalah dari hasil suksesnya mobilisasi serikat pekerja secara global pada tanggal 18 February 2015 yang melibatkan lebih dari 100 aksi dilebih dari 80 negara sebagi bagian dari dukungan untuk hak mogok.

Baca selengkapnya, disini

Right to strike is human right

The right to freedom of association has long been understood as collective right, particularly in the context of industrial relations, and indeed is a bundle of rights exercised jointly and protected individual which enable those in the association to further the purposes for which it was formed. The right to association in a trade union is commonly understood to include the right to strike ( and to bargain collectively). Indeed, without the attendant derivative rights, the right to association in the industrial relations context would be wholly meaningless.

The international right to collective bargaining gives further support to the existence of the right to strike as a derivative right of freedom of association. Whilst the right to strike is not to be confined to the advancement or defence of collective bargaining, the right to collective bargaining is, on the workers’ side, without practical effect of in the absence of a right to strike. Without the latter right, a right to collective bargaining amounts to no more that a right to “collective begging”.

In the public sector, all too often, the right to strike is denied to public sector workers, due to broad definitions of essential services and limitations to collective bargaining or the right to organize, while some governments commit outright violations of human and fundamental workers’ rights.

This is why, we should stand up for the ‪#‎RighttoStrike‬. PSI calls on all its affiliates to participate in this Global Day of Action on 18 February 2015, in cooperation with the ITUC and other global unions to defend and promote the right to strike.

Continue reading

Bersama mempertahankan hak mogok

Stand up for the right to strike Pelarangan hak mogok adalah juga tindakan untuk menghalangi kebebasan berserikat dan hak untuk berunding. Selama bertahun-tahun, sesuai dengan prinsip ini, Komisi Kebebasan Berserikat telah mengakui bahwa aksi mogok merupakan hak dan bukan sekedar aksi sosial:

  • hak yang dimiliki oleh para pekerja dan organisasi-organisasi mereka (serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat buruh);
  • hak pekerja/buruh untuk mempromosikan dan membela kepentingan ekonomi dan sosial;
  • hak untuk mendapatkan perlindungan atas pekerjaan mereka;
  • hak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan diskriminasi anti serikat buruh karena keterlibatan pekerja/buruh dalam kegiatan mogok serikat pekerja

Continue reading

Pekerja tanpa hak mogok akan diperbudak

PHWU

Hak mogok adalah hak pekerja untuk menegakkan kepentingan ekonominya. Hak mogok adalah hak fundamental bagi kebebasan berserikat dan hak berunding. Menghilangkan hak mogok akan dengan sendirinya menghilangkan hak hak fundamental tersebut.

Pada Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) di bulan Juni 2014, dalam diskusi di Komite Penerapan Standar (CAS), kelompok pengusaha bersikeras menyangkal bahwa hak mogok merupakan bagian dari Konvensi ILO 87. Tentunya kelompok pekerja dengan serta merta menolak dengan keras pernyataan dari kelompok pengusaha tersebut.

Bagi pekerja dan serikat pekerja hak mogok adalah hak melekat dari kebebasan berserikat. Penghapusan hak mogok ini juga akan melemahkan beberapa konvensi ILO dan juga yurisprudensi dari sistem pengawasan ILO ( ILO supervisory mechanism). Pekerja dan serikat pekerja juga menyakini bahwa tanpa hak mogok pekerja diperbudak. Hak mogok adalah hak pekerja untuk menegakkan kepentingan ekonominya. Dan yang terpenting dari semua itu ialah hak mogok adalah hak fundamental bagi kebebasan berserikat dan hak berunding. Menghilangkan hak mogok akan dengan sendirinya menghilangkan hak hak fundamental tersebut.  Continue reading

Young workers and trade union organising campaign

What do we mean by “youth”?

unionYouth is transitional phase from childhood to adulthood when young people, through a process of intense physiological, psychological, social and economical change, gradually come to be recognized – and recognize themselves – as adults. So it is more a stage in life than giving rise to the expression that you are “young as you feel,” which is especially popular among those who are well part their youth!

For research and policy it is useful to pin down the period of youth more precisely. Perspectives on the most relevant age range vary across discipline. In the health field youth is associated with the ages of physical maturation that begins with menarche for girls and more gradually for boys, typically between the ages of 10 and 16. In the social sciences youth is defined by the acquisition of various adult statuses, marked by events such as menarche, leaving school, employment, marriage, and voting, with the recognition that becoming an adult is an extended, self reinforcing process, often extending into the 20s.  Continue reading