Trade Union is not just about voice but power of freedom and collective action

living-wage-nowIni bukan soal gaya-gayaan nulis judul untuk topik kali ini dalam bahasa Inggeris, sumpah bahasa Inggeris saya masih berlepotan biarpun sepuluh tahun terakhir ini aktif menggunakannya baik dalam dalam percakapan maupun tulisan. Judul yang ditulis ini terdengar enak dan seperti ada kekuatan (karena memang ide itu yang muncul dalam pikiran!).

Mungkin tidak pernah dibayangkan oleh pemerintah dan juga pengusaha atas konsekuensi standard perburuhan international yang disyahkan/diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, terutama Konvensi  ILO No. 87 Tahun 1946 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi. Melalui konvensi ini, pekerja mendapatkan jaminan untuk mendirikan atau bergabung dengan organisasi serikat pekerjanya demi melindungi kepentingan dan hak-haknya. Dengan kondisi tersebut bisa diterjemahkan bahwa adanya perubahan politik perburuhan yaitu penghormatan atas hak berserikat dan perlindungan hak berorganisasi bagi pekerja dan organisasi serikat pekerjanya.

Secara tradisional hubungan pekerja – pengusaha bisa dikatakan sebagai “master-servant relationship[1]“, dan biarpun sekarang sudah banyak serikat pekerja ditempat kerja “memelihara hubungan nyaman” ini lebih cenderung digunakan oleh organisasi. Apalagi slogan yang mengatakan “ciptakan hubungan industrial (Pancasila) yang harmonis!”. Kondisi – kondisi kerja yang mereka dapatkan selama ini: peningkatan upah, bonus, jaminan, lingkungan kerja yang aman dan sebagainya…sepertinya semua hal tersebut hanya bisa didapatkan kalau hubungan ini tetap dipelihara.

Kita juga sadar bahwa hubungan ditempat kerja adalah juga hubungan kekuasaan, maka juga disebut master-servant relationship. Lalu bagaimana kalau ditempat kerja ada serikat pekerja, apakah masih berlaku hubungan tersebut! Pengusaha berharap bahwa serikat pekerja hanya sekedar menjadi juru bicara pekerja ditempat kerja itu tidak lebih tidak kurang! Harapan itu menjadi nyata atau tidak, tinggal bagaimana serikat pekerja menjalankan demokrasi ditempat kerja dan menggunakan hak kebebasan berserikat dan melakukan aksi untuk mewakili kepentingan anggotanya. Hubungan antara serikat pekerja dan pengusaha adalah bersifat “unik”. Disatu pihak, hubungan “hukum” yang tidak seimbang terjadi karena sosial ekonomi pengusaha lebih kuat jika dibandingkan dengan serikat pekerja sehingga sangat rentan terhadap terjadinya konflik.

Apakah serikat pekerja harus selalu menghindari konflik ditempat kerja! Hubungan saling membutuhkan antara serikat pekerja dan pengusaha, dan merupakan embrio bagi terciptanya hubungan kerjasama antara serikat pekerja dan pengusaha itu sendiri. Memandang dari hubungan tersebut maka citra serikat pekerja dibangun bukan oleh hanya pekerja dan serikat pekerjanya tetapi bagaimana perlakuan para pihak terhadap pergerakkan serikat pekerja dimana para pihak (pengusaha dan pemerintah) memberikan ruang bagi para pekerja dan organisasi serikat pekerjanya dalam melaksanakan dan menikmati secara nyata hak-hak fundamental dan mendasar di tempat kerja. Serikat pekerja tidak hanya sekedar menjadi suara pekerja, tetapi menjadi kekuatan kolektif ditempat kerja.


[1] The law relating to employment relationships is based on the traditional “master/servant” relationship. In this relationship, the servant works at the direction of the master and engages in work for the benefit of the master. In return, the master compensates the servant for his or her labors. Sumber: http://www.newunionism.net/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s