Setiap warga negara harus dilindungi Sistem Jaminan Sosial Nasional

Deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 Tahun 1952 mengatur, setiap warga negara harus dilindungi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu sistem yang menjamin warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar layak.

Dalam Deklarasi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa “ …. setiap orang, sebagai anggota masyarakat, mempunyai hak atas jaminan sosial ….. dalam hal menganggur, sakit, cacat, tidak mampu bekerja, menjanda, hari tua …..”.

Lalu bagaimana dengan Konvensi ILO No 102 Tahun 1952 tentang Standar Minimal Jaminan Sosial. Konvensi ini disyahkan oleh Badan Pengurus Kantor Perburuhan Internasional dalam sidang mereka ke-35 pada 4 Juni 1952. Konvensi ini menganjurkan semua negara di dunia memberi perlindungan dasar kepada setiap warga negaranya dan menegaskan bahwa hak atas perlindungan sosial adalah hak asasi manusia. Konvensi ini juga mengakui bahwa hak atas perlindungan sosial, serta upaya bersama-sama mempromosikan lapangan kerja merupakan bagian dari kebutuhan ekonomi dan sosial untuk pembangunan dan kemajuan.  

Di Konvensi ini setidaknya ada sembilan (9) standar minimal yang harus diselenggarakan dalam program jaminan sosial:

  1. Pelayanan kesehatan yang sifatnya preventif atau kuratif
  2. Pemberian tunjangan sakit kepada pekerja dan penduduk
  3. Pemberian tunjangan untuk pengangguran 
  4. Pemberian jaminan hari tua
  5. Jaminan kecelakaan kerja – termasuk santunan terhadap ahli waris karena kematian pencari nafkah
  6. Santunan/pelayanan bagi anggota keluarga – pemberian kepada atau dalam hal anak-anak, makanan, pakaian, perumahan, liburan atau bantuan domestik
  7. Perawatan kehamilan dan persalinan – perawatan sebelum melahirkan, persalinan dan paska melahirkan
  8. Santunan kecacatan 
  9. Santunan bagi ahli waris – diberikan kepada janda atau anak akibat kematian pekerja

Mengapa Konvensi ini ditetapkan?

  • perlindungan sosial adalah sarana yang penting untuk mencegah dan mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan, pengecualian sosial dan ketidakamanan sosial, juga untuk mempromosikan kesetaraan kesempatan dan kesetaraan jender dan rasial, dan untuk mendorong transisi dari pekerjaan informal ke formal
  • perlindungan sosial merupakan investasi untuk memberdayakan masyarakat guna menyelaraskan dengan perubahan-perubahan dalam ekonomi dan pasar kerja, dan sistem perlindungan sosial bertindak sebagai pembuat stabilitas sosial dan ekonomi, serta membantu mendorong transisi ke arah ekonomi yang lebih berkesinambungan

Apakah Konvensi ini mengikat? Bila sebuah negara meratifikasi sebuah Konvensi, pemerintahnya secara formal membuat  komitmen untuk menerapkan seluruh kewajiban yang ditetapkan di dalam Konvensi tersebut, dan secara periodik melaporkan kepada ILO mengenai langkah-langkah yang diambil dalam hal ini.

Apakah Indonesia telah meratifkasi Konvensi ini? Indonesia belum melakukan ratifikasi Konvensi ini, oleh karenanya wajib hukumnya bagi buruh dan serikat buruh untuk kampanye ratifikasi konvensi ini guna melengkapi UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN.

Bacaan terkait:

(1) Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 tentang Standar Minimal Jaminan Sosial

(2) Naskah Rekomendasi Mengenai Landasan Nasional Untuk Perlindungan Sosial

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s