Privatisasi BUMN yang menguntungkan negara adalah bentuk legalisasi penjarahan

17142948418_2eb57b8db5_z

Teman teman dari Serikat Pekerja Kelistrikan, SP PLN Persero, PP Indonesia Power dan SP PJB dalam perayaan Hari Buruh 2015 di Bundaran HI Jakarta. Membentangkan spanduk penolakan privatisasi sektor kelistrikan, PLN 100% Foto oleh Indah Budiarti

Pagi ini membaca status menarik di Facebook bapak Dodo Dwi Sukmono yang menegaskan bahwa sejatinya privatisasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang menguntungkan, seperti PT PLN Persero (Perusahaan Listrik Negara) dan Pertamina, kepada pihak swasta adalah pada dasarnya hanyalah bentuk “legalisasi penjarahan” terhadap aset negara paling menguntungkan tersebut. Oleh karenanya isu privatisasi perusahaan tersebut, kita memang pantas mengkhawatirkannya.

Sering kita mengeluh dan mengerutu tentang tentang layanan PLN, dimana listrik “byar pet” , selain karena masalah teknis ini juga adalah bagian dari skenario “bad PR, public relations” untuk melancarkan bahwa PLN memang “layak”untuk diprivatisasi dan “mengakhiri monopoli pemerintah” atas kepemilikan listrik dan “memberikan kewenangan”terhadap swasta agar ikut terlibat dalam “bisnis”listrik ini.

Listik adalah industri yang menguntungkan. Jaman dimana sekarang ini orang tidak bisa melepaskan kebutuhannya dari penggunaan listrik baik itu bagi alat rumah tangga dan teknologi lainnya yang digunakan. Maka listrik dijadikan barang komoditas bagi para pelaku bisnis (dan juga para broker yang ingin segera menjual PLN).

Listrik adalah kebutuhan primer dan esensial, sebagaimana air. Jadi seharusnya bukan menjadi komoditas (bagi pemilik bisnis dan pemilik kepentingan), kebutuhan hajat hidup orang banyak dipertaruhkan disini.

Outsourcing dan contracting out yang marak terjadi di PLN juga bentuk dari privatisasi (privatisasi merayap) sektor ini. Persoalan ini juga tidak hanya sekedar upah dan kondisi kerja, ketika kita menolak praktek kerja seperti ini.

Dan bagi karyawan atau pegawai yang tergabung dalam serikat pekerja, mereka menolak privatisasi karena bukan hanya melindungi pekerjaan dan kepentingan finansial mereka, tetapi ada yang lebih besar dari itu yakni dampak privatisasi bagi:

  1. Tarif listrik: jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika swasta mengambil alih PLN, tarif listrik akan murah – pemilik swasta akan selalu mencari cara untuk menaikan tarif listrik apapun situasinya karena listrik yang mereka pasok adalah komoditas.
  2. Suplai: saat ini PLN masih terintegrasi (pembangkit, transmisi dan distribusi), coba bayangkan kalau “kepemilikan ini” akan berbeda beda dan masing masing menentukan tarifnya sendiri (yang terjadi nantinya adalah kartelisasi dari para pemilik modal ini). Selain itu suplai juga menyangkut ketersediaan, apakah swasta mau berinvestasi dan membangun listrik di wilayah negara kita yang tidak menguntungkan? (maksudnya wilayah tanpa industri, wilayah terpencil dan sulit terjangkau?).

Jadi pemikiran hendaknya melekat pada kita mengapa kita harus kritis (dan MENOLAK) ketika pemerintah akan mengubah status kepemilikan BUMN ke swasta terutama di sektor sektor stategies. Pemahaman ini bisa digunakan untuk menjadi dasar mengapa kita menolak listrik (PLN) dan juga air (PDAM) diswastanisasi atau diprivatisasi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s